REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekalahan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak bisa dilepaskan dari lemahnya kemampuan juru lobi mereka di Parlemen. Puan Maharani yang jadi tumpuan negosiasi atau lobi terbukti tak berhasil.

Ke depan, disarankan sebaiknya untuk isu krusial dan genting, Jokowi yang tampil memimpin lobi KIH. Apalagi Jokowi punya rekam jejak piawai berkomunikasi, baik saat memimpin Solo maupun Jakarta. Terakhir, kemampuan komunikasi Jokowi diperlihatkan saat presiden terpilih itu berhasil mengajak pimpinan DPR, DPD, dan MPR untuk duduk bersama dalam perjamuan makan bersama.

"Sebaiknya memang Jokowi yang memimpin lobi," kata Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, A Bakir Hasan di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, memang sudah seharusnya dari awal Jokowi yang bergerak, membangun komunikasi, lobi, dan pendekatan yang intens terhadap Koalisi Merah Putih (KMP). Sayangnya, hal tersebut tidak dilakukannya, baru belakangan Jokowi mengadakan pertemuan dengan pimpinan Parlemen.

Dan, selama ini Jokowi terlalu percaya pada petinggi partai pendukungnya untuk melakukan pendekatan. Seperti mengandalkan Puan, yang nyatanya KIH kalah dalam voting pengesahan UU MD3, tata tertib DPR, UU Pilkada, pemilihan ketua DPR, serta terakhir dalam pemilihan ketua MPR.

"Hal ini mengulang kegagalan PDIP pada 1999 yang saat itu sebagai partai pemenang tapi gagal memimpin parlemen. Ini terjadi bisa karena beberapa faktor, termasuk masih dominannya pengaruh Megawati atau PDI P yang kurang lincah dalam komunikasi dan lobi politik," katanya.

Peneliti Poltracking Institute, Arya Budi menyatakan, idealnya Jokowi adalah pemimpin koalisi. Pasalnya, Jokowi mesti ikut campur dalam proses negosiasi, termasuk di Senayan. Itu lantaran selama kepemimpinan diserahkan Puan, lobi KIH tak maksimal.

Apalagi saat ini Jokowi punya tugas ganda, pertama merapatkan soliditas partai koalisi yang ada,dan yang kedua memperkuat koalisi dari 37 persen menjadi 50 persen plus satu kursi Parlemen.

"Tapi memang sesolid apapun itu partai bukan entitas politik yang tunggal. PDIP tak bisa lepas dari veto Mega sebagai pemimpin struktural dan kultural. Tetapi, di bawah meja Mega, ada faksi yang berkontestasi dalam internal partai seperti Puan dan Jokowi yang kadang tak segaris," kata Arya.

結果 (英文) 1:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Indonesia-Defeat a coalition stronghold Excellent (KIH) cannot be released from weak abilities their lobbying in Parliament. Puan Maharani who so object of negotiation or lobbying proved unsuccessful.Looking ahead, the crucial issue should be recommended and genting, which led the lobbying Jokowi KIH. Moreover, Jokowi have a good track record of communicating, both as a Solo and lead Jakarta. Lastly, communication skills Jokowi is shown when the President-elect successfully took the leadership of the HOUSE, DPD, and the MPR to sit together in a banquet meal together."It is indeed a Jokowi who led the lobby," said Political Observer from UIN Syarif Hidayatullah, with Bakir Hasan in Jakarta, yesterday.According to him, it was supposed to from the start Jokowi moving, building communication, lobby, and intense approach to the red-white Coalition (KMP). Unfortunately, it was not until much later, he held a meeting with the leadership of the Jokowi Parliament.And, during this Jokowi too believe in political party supporters to approach. Like relying on a point of fact, Puan KIH lost the endorsement of the voting ACT MD3, code of conduct of the elections ACT, the Parliament, election of the Chairman of the HOUSE, as well as the last in the election of the Chairman of the MPR."This is a repeat of the failure of the PDI-P in 1999, it was as a winner but failed to lead the party in Parliament. This can occur due to several factors, including its dominating influence of Megawati still or PDI P that are less agile in communication and political lobbying, "he said.Poltracking Research Institute, Arya Budi said, ideally Jokowi was the leader of the coalition. The reason, Jokowi had to intervene in the negotiation process, including in Senayan. That's because during the leadership handed over the lobby, Puan KIH no maximum.Moreover, this time Jokowi had a double duty, first the Moor soliditas coalition party, and the second one strengthens the coalition from 37 percent to 50 percent plus one seat Parliament."But does any of it sesolid not party political entity that is single. PDI-P cannot be separated from the veto Mega structural and cultural leader. But, under the table, there is a Mega berkontestasi in the internal factions of the party such as Puan Jokowi occasionally and is not in line, "said Arya.