Jakarta - Keluhan eksportir ikan hi

Jakarta - Keluhan eksportir ikan hias terhadap rantai perizinan ekspor yang panjang membuat mereka merasa dirugikan. Pengusaha harus mengurus izin dari berbagai instansi pemerintah, untuk mengekspor ikan hias seperti arwana dan lainnya.

Seorang eksportir ikan, bernama Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya harus memenuhi 27 perizinan di 5 kementerian antara lain Bea Cukai Kamenterian Keuangan, Badan Karantina Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Perdagangan.

“Kita sudah kesulitan masih harus ditambah izin baru Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 50 Tahun 2013,” kata Dedi Mulyadi yang tergabung dalam Dewan Ikan Hias Nasional (DIHI) kepada detikFinance ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Misalnya dalam Permendag tentang ketentuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar tersebut diatur bahwa eksportir harus mengantongi Surat Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (SPE-TASL) yang proses penerbitannya memakan waktu paling lama 3 hari.

Ia mengatakan meski perizinan ekspor sejumlah kementerian telah menerapkan sistem online, pengusaha harus melakukan proses berita acara pemerikasaan (BAP) dalam pelaksanaannya.

“Sistem memang sudah online kita memasukan data mentah saja, tetapi ujungnya kita tetap harus menyertakan barang fisik di BAP,” jelasnya

Padahal, potensi nilai ekspor ikan hias Indonesia sangat besar. Tahun lalu, nilai ekspor ikan hias mencapai lebih dari US$ 20 juta. Nilai ekspor ini masih jauh dari Singapura yang termasuk eksportir ikan hias terbesar di kawasan

結果 (繁體中文) 1:

Jakarta - Keluhan eksportir ikan hias terhadap rantai perizinan ekspor yang panjang membuat mereka merasa dirugikan. Pengusaha harus mengurus izin dari berbagai instansi pemerintah, untuk mengekspor ikan hias seperti arwana dan lainnya.Seorang eksportir ikan, bernama Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya harus memenuhi 27 perizinan di 5 kementerian antara lain Bea Cukai Kamenterian Keuangan, Badan Karantina Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Perdagangan. “Kita sudah kesulitan masih harus ditambah izin baru Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 50 Tahun 2013,” kata Dedi Mulyadi yang tergabung dalam Dewan Ikan Hias Nasional (DIHI) kepada detikFinance ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (13/5/2015).Misalnya dalam Permendag tentang ketentuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar tersebut diatur bahwa eksportir harus mengantongi Surat Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (SPE-TASL) yang proses penerbitannya memakan waktu paling lama 3 hari.Ia mengatakan meski perizinan ekspor sejumlah kementerian telah menerapkan sistem online, pengusaha harus melakukan proses berita acara pemerikasaan (BAP) dalam pelaksanaannya.“Sistem memang sudah online kita memasukan data mentah saja, tetapi ujungnya kita tetap harus menyertakan barang fisik di BAP,” jelasnya事實上，印尼的出口觀賞魚的潛在價值是巨大的。去年，魚的出口值達到超過美國 $ 2000 萬。這些出口商品的價值仍並非新加坡其中包括在該地區最大的觀賞魚出口國

結果 (繁體中文) 2:

雅加達-觀賞魚外銷出口投訴允許的長鏈，使他們感到弱勢。雇主應照顧允許從各政府機構，出口觀賞魚喜歡龍魚等。魚出口國，名為德迪穆利阿迪說，它應滿足27牌照的五部委，除其他外，海關Kamenterian財政部，農業部檢疫署，海洋事務和漁業部，林業部和商務部。“我們遇到了麻煩，它需要行業監管（監管）2013年第50號附加新的許可證部長表示，”德迪穆利阿迪在全國觀賞魚（DIHI），以detikFinance理事會納入海洋事務部的辦公室發現，漁業，雅加達，週三（2015年5月13日）。例如，在對自然植被和野生動物的出口管制安排的出口商應袋裝出口批准天然植物和野生動物（SPE-TASL）發行過程中花費的時間最長3天。他說，雖然出口許可一些部委已經實現了一個在線系統，用人單位必須履行其實施的檢查（BAP）的分鐘的過程中。“該系統已經在網上我們單獨進入的原始數據，但最終我們還是要包括實物商品的BAP， “他解釋說其實，觀賞魚出口印尼的潛在價值是非常大的。去年，觀賞魚出口值達到了2000萬美元。出口值仍遠遠新加坡，其中包括在該地區觀賞魚最大的出口國