1. 07 Tahun 1990 Hak Pengusaha Huta

1. 07 Tahun 1990 Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri
2. 18 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
3. 25 Tahun 2004 Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja
4. 24 Tahun 2013 Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur
5. 9 Tahun 2013 Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
6. 101 Tahun 2012 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
7. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8. 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
9. 34 Tahun 2009 Pengelolaan Kawasan Perkotaan
10. 06 Tahun 2009 Pengembangan Ekonomi Kreatif
11. 46 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2005. Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit
12. 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan / Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
13. 80 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Bertolak Ke Luar Negeri
14. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. 76 Tahun 2007 Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
16. 15 Tahun 2007 Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
17. 40 Tahun 2006 Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
18. 03 Tahun 2006 Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
19. 06 Tahun 2006 Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
20. 01 Tahun 2005 Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
21. 64 Tahun 2005 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
22. 08 Tahun 2005 Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit
23. 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Nasional
24. 41 Tahun 2004 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc
25. 107 Tahun 2004 Dewan Pengupahan
26. 04 Tahun 2004 Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen
27. 05 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi
28. 09 Tahun 2003 Tim Koordinasi Telematika Indonesia
29. 03 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
30. 03 Tahun 2001 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
31. 06 Tahun 2001 Pengembangan & Pendayagunaan Telematika di Indonesia
32. 11 Tahun 2000 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
33. 150 Tahun 2000 Kawasan Pengambangan Ekonomi Terpadu
34. 29 Tahun 1999 Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
35. 79 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 1989 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsotek
36. 43 Tahun 1998 Tentang Penjelasan Atas Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
37. 83 Tahun 1998 Pengesahan Konvensi ILO No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi
38. 69 Tahun 1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
39. 75 Tahun 1995 Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang
40. 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
41. 08 Tahun 1981 Perlindungan Upah

結果 (英文) 1:

1.07 1990 Forest Industrial Plant Employers Rights2.18 of 2005 changes to the regulation of the Government No. 32 of 1994 About Visa, entry permit, and the permit of immigration3.25 in 2004 Allowances Office Functional supervisor of employment, Industrial relations and Intermediary introduction to Work4.24 2013 Assignment 1 may As a holiday5.9 2013 Minimum wage assignment policy in the framework of the sustainability efforts and the improvement of the welfare of Workers6.101 of 2012 Tuition Assistance recipients of health coverage7.50 in 2012 On the implementation of the management system of safety and occupational health8.53 in 2012 About the eighth Change Over Government Regulation No. 14 of 1993 On the Organization of Labor Social Security Programs9.34 in 2009 the management of urban areas10.06 Creative economic development in 200911.46 of 2008 changes to the Regulation of the Government No. 08 2005. About Tata's work and the Organization of Tripartite Cooperation Arrangement12.09 in 2008 About Procedures and mechanism of Integrated Services For Witnesses and/or victims of criminal acts of Trafficking People13.80 in 2008 About income taxes For tax payers of private Persons In the country Who Traveled to a foreign country14.38 in 2007 About Government Affairs Divisions between the Government, local authorities And the regional Government of the province, Kabupaten/Kota15.76 2007 Fifth Change Over Government Regulation No. 14 of 1993 On the Organization of Labor Social Security Programs16.15 of the Ordinance in 2007 obtain information and drafting Employment And Workforce Planning Implementation17. the 40 year 2006 Ordinance Drafting National development plan18.03 2006 investment climate Improvement Policy Package19.06 2006 Policy reform of the system of Labour Protection And placement of Indonesia20.01 2005 the suspension of Starting the enactment of Act No. 2 of 2004 concerning the completion of the Industrial relations Dispute21.64 the fourth Change in 2005 Over Government Regulation No. 14 of 1993 On the Organization of Labor Social Security Programs22.08 2005 Layout work and Tripartite Cooperation Agency Organization23.23-year 2004 About National Board Certification Nationwide24.41 in 2004 the procedures of appointment and dismissal of Judges Ad Hoc25.107 in 2004 the Board of Waging26.04 2004 Retrieval Policy at the level of Ministries and Non Government Institutions Department27.05 2004 acceleration of eradication of Corruption28.09 2003 Indonesia Telematics Coordination Team29.03 2003 policy and national strategy for the development of E-Government30.03 2001 National Disaster Management Coordination Board and the handling of Refugees31.06 2001 development & utilization of Telematics in Indonesia32.11 year 2000 changes to the Government Regulation No. 98 in 2000 About the procurement of civil servant33.150 year 2000 Integrated Economic Development Area34.29 1999 Labor Placement Coordination Agency Indonesia35.79 in 1998 about the changes to the REGULATION No. 2 of 1989 On the Organization of the Program Jamsotek36.43 in 1998 about the explanation for the increase of social welfare efforts are Disabled37.83 1998 Convention endorsement of ILO No. 87 Concerning Freedom of Association and protection of the right to freedom of Association38.69 in 1996 of the implementation of rights and obligations, as well as forms and Ordinances as well as the role of the community in Spatial39.75 1995 use of Labor foreign nationals Arrivals40.14 of 1993 the Organization of Labor Social Security Programs41.08 in 1981 for the protection of wages