KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 04BC2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16BC2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA
MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang a. bahwa dengan diterbitkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 176PMK.042013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
254PMK.042011 tentang Pembebasan Bea Masuk
atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit,
atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan
untuk Diekspor, perlu dilakukan perubahan pada
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
PER-16BC2012 tentang Tata Laksana Pembebasan
Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk
Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain
dengan Tujuan untuk Diekspor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan
Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai
Nomor PER-16BC2012 tentang Tata Laksana
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan
Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada
Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang
Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di
Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4838);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
259PMK.042010 tentang Jaminan Dalam Rangka
Kepabeanan; 2
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
254PMK.042011 tentang Pembebasan Bea Masuk
atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit,
atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan
untuk Diekspor sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176PMK.042013;
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16BC2012
TENTANG TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH,
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor PER-16BC2012 Tentang Tata
Laksana Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan
Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada
Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, diubah
sebagai berikut
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud
dengan
1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean.
3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.
4. Bea Masuk adalah bea masuk, bea masuk
antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk
tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan.
5. Pembebasan adalah pembebasan Bea Masuk
danatau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah terutang tidak dipungut atas Impor Bahan
Baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk diekspor. 3
6. Perusahaan adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pengolahan, perakitan, danatau
pemasangan Bahan Baku yang mendapatkan
Pembebasan.
7. Nomor Induk Perusahaan Pembebasan yang
selanjutnya disingkat NIPER Pembebasan adalah
nomor identitas yang diberikan kepada Perusahaan.
8. Bahan Baku adalah barang danatau bahan
termasuk bahan penolong, yang diimpor untuk
diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain untuk
menjadi barang hasil produksi yang mempunyai nilai
tambah dengan mendapatkan Pembebasan.
9. Bahan Baku Yang Rusak adalah bahan baku yang
mengalami kerusakan danatau penurunan mutu
dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan
menghasilkan Hasil Produksi yang tidak memenuhi
kualitasstandar.
10. Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan,
atau pemasangan Bahan Baku pada barang lain dan
wajib diekspor.
11. Hasil Produksi Yang Rusak adalah hasil produksi
yang mengalami kerusakan danatau penurunan
kualitasstandar mutu yang secara teknis tidak
dapat diperbaiki menyamai kualitasstandar Hasil
Produksi.
12. Konversi adalah suatu pernyataan tertulis dari
Perusahaan mengenai komposisi pemakaian Bahan
Baku untuk setiap satuan Hasil Produksi.
13. Diolah adalah serangkaian kegiatan yang terdiri lebih
dari satu tahapan kegiatan yang bertujuan untuk
mengubah sifat danatau fungsi awal suatu Bahan
Baku, sehingga menjadi barang Hasil Produksi yang
mempunyai nilai tambah.
14. Dirakit adalah kegiatan berupa merangkai danatau
menyatukan beberapa barang danatau bahan
sehingga menghasilkan Hasil Produksi atau
alatbarang yang memiliki fungsi yang berbeda
dengan Bahan Baku danatau barang komponen
awal.
15. Dipasang adalah kegiatan untuk menyatukan
beberapa komponen barang danatau bahan pada
bagian utama barang jadi yang tanpa ada penyatuan
komponen barang danatau bahan tersebut, Hasil
Produksi tersebut tidak dapat berfungsi.
16. Kegiatan subkontrak adalah kegiatan pengalihan
sebagian atau seluruh proses pengolahan, perakitan,
danatau pemasangan yang dilakukan perusahaan
kepada badan usaha lain. 4
17. Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya
disingkat LPE adalah laporan hasil pemeriksaan
pabean barang Ekspor dengan fasilitas Pembebasan,
yang diterbitkan oleh Kantor Pabean tempat
pemuatan setelah dilakukan rekonsiliasi.
18. Pemusnahan adalah kegiatan menghilangkan wujud
dan bentuk asal suatu barang menjadi suatu unsur
atau senyawa yang tidak dapat dibentuk menjadi
barang asal.
19. Perusakan adalah kegiatan mengubah bentuk dan
spesifikasi suatu barang yang sifat dan bentuknya
tidak dapat dimusnahkan, menjadi barang yang tidak
dapat dipakai sesuai tujuan pemberian fasilitas
Pembebasan.
20. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik
Indonesia.
21. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah
atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
22. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat
dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
23. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan
ayat (2) disisipkan satu ayat yaitu ayat (1a), dan ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus, sehingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut
Pasal 2
(1) Atas Impor Bahan Baku untuk diolah, dirakit, atau
dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk
diekspor dapat diberikan Pembebasan.
(1a)Atas pengeluaran Bahan Baku dalam rangka
subkontrak oleh Perusahaan kepada badan usaha
penerima subkontrak dan pemasukan kembali hasil
pekerjaan subkontrak ke Perusahaan, tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus. 5
(5) Dihapus.
(6) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
diubah, ayat (3) dihapus, di antara ayat (4) dan ayat (5)
disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), dan ditambahkan
2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut
Pasal 3
(1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang
telah memperoleh NIPER Pembebasan.
(2) Untuk memperoleh NIPER Pembebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) badan usaha harus
mengajukan surat permohonan NIPER Pembebasan
dan mengisi daftar isian permohonan serta
memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut
a. mempunyai sistem pengendalian intern yang baik,
yang dibuktikan dengan
1. laporan hasil audit dari auditor independen
yang terbit paling lama 2 (dua) tahun terakhir
dari tanggal permohonan NIPER Pembebasan,
dengan opini tidak disclaimer atau adverse;
atau
2. paparan sistem pengendalian intern (SPI)
dalam hal badan usaha baru berdiri atau
belum memiliki laporan hasil audit dari auditor
independen.
b. memiliki sistem informasi persediaan berbasis
komputer (IT Inventory) untuk pengelolaan barang
yang dibuktikan dengan adanya paparan sistem
informasi persediaan berbasis komputer (IT
Inventory) dalam bentuk print screen dan buku
manual atas sistem informasi persediaan berbasis
komputer (IT Inventory), yang memiliki kriteria
sebagai berikut
1. adanya keterkaitan pemasukan Bahan Baku
dengan dokumen kepabeanan impor yang
berasal dari
a) luar daerah pabean;
b) Kawasan berikat;
c) Gudang Berikat;
d) Kawasan Bebas yang dilakukan oleh
pengusaha di Kawasan Bebas yang telah
mendapat izin usaha dari Badan
Pengusahaan Kawasan Bebas; danatau
e) Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan
oleh pemerintah;
2. adanya keterkaitan pengeluaran Hasil Produksi
dengan dokumen kepabeanan ekspor; 6
3. dapat digunakan untuk mengetahui mutasi
Bahan Baku dan Hasil Produksi secara
berkelanjutan dan real time;
4. adanya pemisahan dengan penggunaan kode
yang berbeda atas barang danatau bahan yang
mendapatkan fasilitas Pembebasan, barang
danatau bahan yang mendapatkan fasilitas
Pengembalian, barang danatau bahan yang
tidak mendapatkan fasilitas Pembebasan dan
fasilitas Pengembalian, dan wastescrap;
5. dapat menghasilkan laporan sebagai berikut
a) laporan pemasukan Bahan Baku;
b) laporan pemakaian Bahan Baku;
c) laporan pemakaian barang dalam proses
dalam rangka kegiatan subkontrak;
d) laporan pemasukan Hasil Produksi;
e) laporan pengeluaran Hasil Produksi;
f) laporan mutasi Bah